Korupsi di hampir setengah negara di dunia berkembang semakin banyak dan ini mempengaruhi baik secara langsung maupun nggak langsung ke semua aspek hidup diantara penduduk di setiap negara.Transparency International kembali meluncurkan Corruption Perception Index 2009 pada hari ini secara serentak di seluruh dunia.
Survei ini mengingatkan kita kembali bahwa korupsi adalah fenomena global yang terjadi di seluruh negara di dunia, dengan tingkat kerawanan yang berbeda-beda. Krisis ekonomi global merupakan indikator konkrit bagaimana tidak adanya transparansi dan akuntabilitas di sektor bisnis membuka peluang terhadap korupsi, yang ternyata mampu menyebabkan efek domino yang dapat menghancurkan tata ekonomi dunia.
180 negara masuk dalam pengukuran CPI 2009. Indeks pengukuran memiliki skala antara 0 (sangat korup) sampai dengan 10 (sangat bersih). Sebagian besar negara yang masuk dalam pengukuran ternyata mendapat skor di bawah 5. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik dalam negara yang bersangkutan. CPI adalah indeks gabungan dari 13 poling/survei yang dilakukan oleh 10 lembaga independen.
Sekitar setahun yang lalu, 72 dari 158 negara disurvey oleh grup Transparency International (TI) dan dilabel sebagai negara korupsi, sekarang 74 dari 163 negara masuk ke kategori yang sama. Di sedikit negara, khususnya India, mengatur negara mereka (baru-baru ini) keluar dari grup yang benar-benar korupsi, sementara lainnya, terutama Iran, suka dengan yang model kayak gitu.
CPI didisain untuk mengambil potret sesaat persepsi korupsi di negara yang disurvei. Karena itu, CPI dapat memberikan gambaran awal mengenai situasi korupsi di suatu negara. Namun perangkat analisis CPI tidak dapat memberikan gambaran mengenai penyebab korupsi maupun institusi mana yang perlu diperbaiki dalam suatu negara. Salah satu tujuan dari CPI adalah untuk mendorong dilaksanakannya riset dan analisa yang lain untuk mengetahui hal tersebut di atas.
CPI 2009 menunjukkan bahwa korupsi memiliki korelasi yang sangat kuat dengan konflik dan instabilitas. Asumsi di atas terbukti bila melihat daftar negara-negara yang memiliki indeks terendah antara lain Somalia (1,1), Afghanistan (1,3), Myanmar, Sudan dan Irak (1,5). Di sisi lain, negara-negara dengan indeks yang tertinggi antara lain Selandia Baru (9,4), Denmark (9,3), Singapura dan Swedia sama indeksnya (9,2), dan Swiss (9,0) adalah negara-negara dengan tingkat stabilitas ekonomi dan politik yang tinggi.
SEBALIKNYA TERDAPAT 10 NEGARA DENGAN CPI YANG PALING BURUK DI DUNIA , DIANTARANYA ADALAH :
1. Haiti
Polisi masih menjadi faktor sentral dalam korupsi di Haiti, walaupun ada korupsi hampir di setiap badan pemerintahan. Karena polisi juga orang-orang yang secara resmi dekat dengan orang-orang seperti itu, korupsilah yang mengubah kehidupan asli di Haiti, menyebar ke semua masyarakat dan urusan bisnis selesai. Intinya, gara-gara kebiasaan polisi yang nggak bener.
2. Myanmar
Korupsi kayaknya udah menyebar di negara diktator kejam ini dengan tangan besi yang dipimpin militer, yang tetap ada di penindasan masyarakatnya di semua kalangan. Pembayaran gelap dan ongkos nggak resmi diperlukan buat ngedapetin fasilitas bahkan dari jasa pemerintah paling dasar.
3. Iraq
Muter-muter di negara ini, dimana secara luas struktur masyarakatnya telah hancur, adalah “resep” buat korupsi di semua tingkatan. Disamping penculikan dan uang tebusan, TI resmi mengatakan di survey mereka yang diadakan di pertengahan awal 2006 saat keuangan diatur oleh Coalition Provisional Authority yang sibuk dan akhirnya nggak dibayar lagi. Jadi pemerintah Iraq, dimana korupsi katanya merajalela, mengatur keuangannya sendiri. Bisnisman internasional dari berbagai negara terllibat di pendirian keuangan Baghdad, kredit ekspor, berbagai kontrak dan banyak lagi fungsi kenegaraan dari semua bidang untuk pembayaran gelap.
4. Guinea
Guinea telah berada di krisis politik sejak tiga tahun terakhir. Walaupun sekarang, presiden koruptor telah berkuasa selama 20 tahun, tekanan keras telah diberikan oleh masyarakat untuk perubahan rezim. Serangan publik yang bertahan selama sebulan akhirnya berakhir satu bulan lalu. Ada perselisihan sipil, yang mengharuskan presiden untuk menunjuk seorang mentri utama baru. Yang paling kontroversial, dan yang paling korupsi, adalah perjanjian sektor pertambangan aluminum. Antara bisnismen luar negeri, secara umum, menurut survey I, yang dibutuhkan kalau mau berbisnis di Guinea adalah “membayar orang-orang atas”.
5. Sudan
Penyebabnya adalah pergantian kepemilikan pengeboran minyak di SUdan yang asalnya didominasi oleh sebuah perusahaan Kanada, produser no. 3 di Afrika, ke perusahaan Cina yang mengambil kontrak setelah perusahaan Kanada itu tahu korupsi dan catatan kemanusiaan yang tidak layak terlalu tersebar luas di negeri itu. Sekarang, Cina bertanggung jawab untuk 90% produksi minyak di Sudan, yang juga mengatur aliran munyak melalui pipa besar melalui selatan menuju laut. Perushaan Cina itu telah menolak komentar apapun tentang situasi kemanusiaan dan anggota TI mengatakan mereka tidak terlalu khawatir bila harus membayar pemerintah Khartoum (ibu kota Sudan). Sumpah ternyata orang-orang sipit di sana kejam-kejam.
6. Republik Demokrasi Kongo/Kinshasa
Tembaga di Katanga, dan sumber daya lain di negara ini, emas, uranium dan terutama coltan, mineral langka yang ada di setiap chip telpon, masih menjadi sebab korupsi yang merajalela di negara Afrika ini. Pemilihan presiden yang diadakan bulan lalu di Kinshasha, ibu kota negara ini, dapat sedikit menghentikan korupsi atau setidaknya mengurangi kekerasan. Sang presiden adalah anggota penerima pembayaran rutin dari perusahaan tambang yang ternyata telah dipersiapkan untuk ‘permainan yang menguntungkan’ ini seperti pada saat rezim salah satu pemimpin Africa terkorup, Mobutu Sese-Seko. Pinter banget ya.
7. Chad
Chad yang merupakan salah satu peminjam terbanyak dari Bank Dunia menyalahgunakan bantuannya itu. Hasil pendapatan dari Chad, pipa saluran minyak Kamerun, dibiayai sebagian oleh Bank Dunia dan dioperasikan oleh Exxon Mobil-led consortrium, dikira telah digunakan untuk memberi makan rakyat miskin di negara itu. Ternyata, sekitar 30 juta dollar digunakan untuk membeli senjata untuk menjaga kekuatan pemerintah Presiden Derby Idris. Wah, jadi rakyat nggak lebih penting dari presidennya tuh? Bank Dunia yang diketuai Paul Wolfowitz sangat malu karena masalah itu, lalu menghentikan bantuan lebih dari setahun lalu, tetapi tercapailah sebuah perjanjian dengan Chad bulan Juli lalu dan bantuan dana dilanjutkan. Menurut pihak TI, mereka masih ragu dengan keefektifan bantuan itu.
8.Bangladesh
Masih berlanjut peperangan antara pemerintah dan rakyat sipil akibat penindasan, korupsi di seluruh tingkat pemerintahan, terutama di bagian kehakiman dan lingkaran politik, sering menyimpang hingga ke sektor pribadi. Di bulan Maret, pemerintah baru berlatarbelakang militer memenjarakan sedikitnya 40 pentolan masyarakat bisnis dan petinggi pemerintah dari dua partai teratas dalam pemeriksaan korupsi, pihak TI sedikit terkesan. Masih, setelah lima tahun berlalu di posisi teratas dalam daftar, Bangladesh telah menandatangani rapat United Nations melawan korupsi dan sekarang turun ke no. 8.
9.Uzbekistan
Yang paling korup dari lima negara bekas Republi Soviet dalam daftar, Ubzekistan terperosok ke dalam korupsi, huru-hara dan perselisihan sering terjadi akbiat ketidakterimaan dibawah apa yang Departemen Negarabagian AS katakan sebagau kebijakan otoriter Presiden Islam Karimov, seorang komunis yang membawa rezim lama, yang mana selama perlawanan penindasan kejam, mendorong korupsi yang menembus masyarakat, teramasuk cabang eksekutif. Penyuapan akan memenangkan apapun mulai dari izin institusi pendidikan terkemuka sampai perlakuan menyenangkan di kasus lalu-lintas dan perkara hukum.
10.Equatorial Guinea
Salah satu negara dengan kekuatan minyak terkecil, sekarang juga salah satu terkorup. Seperti yang lainnya, penyebabnya adalah perusahaan minyak besar yang beroperasi di sana, bagian dari Exxon Mobil, yang seperti main-main di sana, walaupun presiden koruptor Teodoro Obiang Nguema punya kekuatan. Sekarang, walalupun memungkinkan untuk memulai bisnis dalam dasar yang beralasan, terdapat satu peraturan yang mengatakan 30% dari biaya, termasuk keuntungan minyak pergi ke dompet Nguema. Sekarang, sistem korupsi menjadi lebih rasional dan teratur dari sebelumnya yang dimintai mendekati jumlah total.
Bagaimana dengan Indonesia ?
Pemerintahan yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono haruskah berbangga atau tidak bila melihat hasil yang dikeluarkan Transparency Internasional Indonesia baru-baru ini. Berdasarkan prestasi indeks korupsi (IPK) yang dikeluarkan lembaga tersebut, Indonesia berada di peringkat 111 dunia dan peringkat 5 di kawasan Asia Tenggara dalam hal negara yang bersih dari korupsi.
Todung Mulya Lubis selaku Ketua Badan Transparency Internasional Indonesia menyatakan peringkat ini sebenarnya sudah membaik di banding tahun lalu dimana dalam pada 2008 negara ini menduduki posisi 126 di dunia. Namun, bukan berarti pemerintah dapat tersenyum karena penghitungan ini belum melihat faktor terbongkarnya kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh KPK dan Polri.
Adapun negara-negara kawasan asia tenggara yang memiliki IPK dibawah Indonesia adalah Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Sementara, Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand menempati peringkat yang lebih baik daripada Indonesia.
Korupsi adalah musuh bersama masyarakat yang harus segera diberantas di negeri ini. Tidak ada kata-kata penawaran lagi. Mari jadikan Indonesia sebagai negara bebas dari segala bentuk kejahatan.
CPI 2009 Indonesia
Skor Indonesia dalam CPI 2009 adalah 2,8. Skor ini dapat dibaca bahwa Indonesia masih dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun pengamat/analis negara. Skor Indonesia yang sangat rendah menunjukkan bahwa usaha pemberantasan korupsi masih jauh dari berhasil dan komitmen pemerintah terhadap terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik harus dipertanyakan. Ini sangat memprihatinkan apalagi bila skor Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam (5,5), Malaysia (4,5), dan Thailand (3,3).
Pada CPI 2008, Indonesia mendapat skor 2,6. Kenaikan sebesar 0,2 tersebut tidak perlu dilihat sebagai suatu prestasi yang harus dibangga-banggakan karena:
- Skor 2,8 masih menempatkan Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan korup
- Perubahan skor 0,2 tidak terlalu signifikan
Namun di sisi lain, metode CPI menyatakan bahwa perubahan skor dapat terjadi apabila terjadi perbaikan atau perubahan yang dapat terobservasi dengan jelas. Menurut analisa dari Transparency InternationaI Indonesia hal ini dapat dikaitkan pada dua hal, yaitu prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan reformasi Departemen Keuangan. Meskipun tidak berkorelasi langsung dengan meningkatnya skor CPI Indonesia, perubahan yang terjadi di dua institusi tersebut menurut TI-Indonesia cukup signifikan dan dapat diobservasi dengan jelas.
Usaha KPK dalam pemberantasan korupsi relatif baik dibanding dengan institusi penegak hukum lain di Indonesia. KPK cukup konsisten dalam kerjanya, dan karenanya kepercayaan masyarakat kepadanya semakin tinggi. Indikator yang bisa dilihat secara langsung terlihat dari besarnya dukungan masyarakat terhadap KPK dalam perkembangan terakhir konflik KPK dan Polri. Sementara itu, reformasi di Departemen Keuangan juga dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan pelaku bisnis, terutama di bidang pajak dan bea cukai.
Prestasi dua institusi tersebut, sayangnya belum diikuti dengan perubahan signifikan di institusi publik lain di negara ini. Perkembangan terakhir bahkan menunjukkan ada usaha sistematis melemahkan KPK yang dilakukan oleh oknum yang belum diketahui identitasnya. Sementara institusi kejaksaan dan kepolisian yang seharusnya menjadi garda depan penegakan hukum, semakin terpuruk akibat ulah oknum-oknum di dalamnya.
sumber :
fenz-capri
