UNDANG-UNDANG TENTANG NARKOTIKA (bag II)

Lanjutan dari Undang-Undang Tentang Narkotika (bag I)

Pasal 116

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III tehadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika tehadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127

(1) Setiap Penyalah Guna:
(a). Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (b). Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (c). Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128

(1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
(3). Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat 2 yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
(4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:
(a). memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; (b). memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; (c). menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; (d). membawa,mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. (2). Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; dan/atau
b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 131

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

(1). Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. (2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga). (3). Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133

(1). Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (2). Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134

(1). Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(2). Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137

Setiap orang yang:
(a). menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan ataumenyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang,harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidakberwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidanadengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); (b). menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140

(1). Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2). Penyidik Kepolisian Negara dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144

(1). Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). (2). Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 146

(1). Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana PrekursorNarkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara . (2). Warga negara asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara. (3). Warga negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara .

Pasal 147

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi: (a). pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; (b). pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; (c). pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau (d). pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
(a). Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika provinsi, dan Badan Narkotika kabupaten/kota, dinyatakan sebagai BNN, BNN provinsi, dan BNN kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang ini; (b). Kepala Pelaksana Harian BNN untuk pertama kali ditetapkan sebagai Kepala BNN berdasarkan Undang-Undang ini; (c). Pejabat dan pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Nomor 83 Tahun 2007 adalah pejabat dan pegawai BNN berdasarkan Undang-Undang ini; (d). dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini; (e). dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan, struktur organisasi dan tata kerja BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 83 Tahun 2007 harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 150

Program dan kegiatan Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 83 Tahun 2007 yang telah dilaksanakan tetapi belum selesai, masih tetap dapat dijalankan sampai dengan selesainya program dan kegiatan dimaksud termasuk dukungan anggarannya.

Pasal 151

Seluruh aset Badan Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Nomor 83 Tahun 2007, baik yang berada di BNN provinsi, maupun di BNN kabupaten/kota dinyatakan sebagai aset BNN berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698) pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 153

Dengan berlakunya Undang-Undang ini:
(a). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698); dan (b). Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) yang telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 154

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 155

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009,

ttd

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA TAHUN 2009 NOMOR 143

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.

Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis  Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama – sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.

Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai

perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delevery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah

berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Prekursor Narkotika” hanya untuk industri farmasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ”perubahan penggolongan Narkotika” adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara , Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:
(a). reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.  (b). reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Narkotika dari sumber lain” adalah Narkotika yang dikuasai oleh pemerintah yang diperoleh antara lain dari bantuan atau berdasarkan kerja sama dengan pemerintah atau lembaga asing dan yang diperoleh dari hasil penyitaan atau perampasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Narkotika yang diperoleh dari sumber lain dipergunakan terutama untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi termasuk juga keperluan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini membuka kemungkinan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi yang berhak memproduksi obat Narkotika, tetapi dilakukan sangat selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan Narkotika dapat lebih mudah dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “produksi” adalah termasuk pembudidayaan (kultivasi) tanaman yang mengandung Narkotika. Yang dimaksud dengan “jumlah yang sangat terbatas” adalah tidak melebihi kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”swasta” adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “balai pengobatan” adalah balai pengobatan yang dipimpin oleh dokter.

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi kewajiban bagi dokter yang melakukan praktek pribadi untuk membuat laporan yang di dalamnya memuat catatan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika yang sudah melekat pada rekam medis dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Dokter yang melakukan praktek pada sarana kesehatan yang memberikan pelayanan medis, wajib membuat laporan mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, dan disimpan sesuai dengan ketentuan masa simpan resep selama 3 (tiga) tahun.

Catatan mengenai Narkotika di badan usaha sebagaimana diatur pada ayat ini disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen pelaporan mengenai Narkotika yang berada dibawah kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, disimpan dengan ketentuan sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun. Maksud adanya kewajiban untuk membuat, menyimpan, dan menyampaikan laporan adalah agar Pemerintah setiap waktu dapat mengetahui tentang persediaan Narkotika yang ada di dalam peredaran dan sekaligus sebagai bahan dalam penyusunan rencana kebutuhan tahunan Narkotika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelanggaran” termasuk juga segala bentuk penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah izin yang berkaitan dengan kewenangan untuk mengelola Narkotika.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”dalam keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah apabila perusahaan besar farmasi milik negara dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan impor Narkotika karena bencana alam, kebakaran dan lain-lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri” adalah kawasan di pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional tertentu yang ditetapkan sebagai pintu impor dan ekspor Narkotika agar lalu lintas Narkotika mudah diawasi. Pelaksanaan impor atau ekspor Narkotika tetap tunduk pada Undang-Undang tentang Kepabeanan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ketentuan ini berintikan jaminan bahwa masuknya Narkotika baik melalui laut maupun udara wajib ditempuh prosedur kepabeanan yang telah ditentukan, demi pengamanan lalu lintas Narkotika di Wilayah Negara. Yang dimaksud dengan “penanggung jawab pengangkut” adalah kapten penerbang atau nakhoda.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”kemasan khusus atau di tempat yang aman” dalam ketentuan ini adalah kemasan yang berbeda dengan kemasan lainnya yang ditempatkan pada tempat tersendiri yang disediakan secara khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan mengenai batas waktu dalam menyampaikan laporan dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan memperketat pengawasan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas. .

Huruf b

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jenis” adalah sediaan bentuk garam atau basa.
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “bentuk” adalah sediaan dalam bentuk bahan baku atau obat jadi seperti tanaman, serbuk, tablet, suntikan, kapsul, cairan. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “jumlah” adalah angka yang menunjukkan banyaknya Narkotika yang terdiri dari jumlah satuan berat dalam kilogram, isi dalam milliliter.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya dalam transito Narkotika dilarang mengubah arah negara tujuan. Namun, apabila dalam keadaan tertentu misalnya terjadi keadaan memaksa (force majeur) sehingga harus dilakukan perubahan negara tujuan, maka perubahan tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan ini. Selama menunggu pemenuhan persyaratan yang diperlukan, Narkotika tetap disimpan di kawasan pabean, dan tanggung jawab pengawasannya berada di bawah Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 31

Ketentuan ini menegaskan bahwa dilibatkannya Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam pengemasan kembali Narkotika pada Transito Narkotika adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ketentuan ini menegaskan bahwa batas waktu 3 (tiga) hari kerja dibuktikan dengan stempel pos tercatat, atau tanda terima jika laporan diserahkan secara langsung. Dengan adanya pembatasan waktu kewajiban menyampaikan laporan, maka importir harus segera memeriksa jenis, mutu, dan jumlah atau bobot Narkotika yang diterimanya sesuai dengan Surat Persetujuan Impor yang dimiliki.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan
pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan.

Pasal 39

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “industri farmasi, dan pedagang besar farmasi” adalah industri farmasi, dan pedagang besar farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika.

Ayat (2)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Izin khusus penyaluran Narkotika bagi sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah diperlukan sepanjang surat keputusan pendirian sarana penyimpanan sediaan farmasi tersebut tidak dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu” adalah sarana yang mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, TNI dan Kepolisian Negara , Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan.

Huruf d

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan ”rumah sakit” adalah rumah sakit yang telah memiliki instalasi farmasi memperoleh Narkotika dari industri farmasi tertentu atau pedagang besar farmasi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan ini menegaskan bahwa rumah sakit yang belum mempunyai instalasi farmasi hanya dapat memperoleh Narkotika dari apotek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberian kewenangan penyimpanan dan penyerahan Narkotika dalam bentuk suntik dan tablet untuk pemakaian oral (khususnya tablet morphin) salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan dokter memberikan tablet Narkotika tersebut kepada pasien yang mengidap penyakit kanker stadium yang tidak dapat disembuhkan dan hanya morphin satu-satunya obat yang dapat menghilangkan rasa sakit yang tidak terhingga dari penderita kanker tersebut.

Huruf b

Lihat penjelasan huruf a.

Huruf c

Ketentuan ini menegaskan bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter yang menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek memerlukan surat izin penyimpanan Narkotika dari Menteri Kesehatan atau pejabat yang diberi wewenang. Izin tersebut melekat pada surat keputusan penempatan di daerah terpencil yang tidak ada apotek.

Ayat (5)

Ketentuan ini dimaksudkan hanya untuk Narkotika Golongan II dan Golongan III.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa pencantuman label dimaksudkan untuk memudahkan pengenalan sehingga memudahkan pula dalam pengendalian dan pengawasannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “label” adalah label khusus yang diperuntukan bagi Narkotika yang berbeda dari label untuk obat lainnya.

Pasal 46

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “dipublikasikan” adalah yang mempunyai kepentingan ilmiah dan komersial untuk Narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika, di kalangan terbatas kedokteran dan farmasi. Penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, tidak termasuk kriteria publikasi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ”menteri terkait” antara lain menteri yang membidangi urusan perindustrian dan menteri yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ”bukti yang sah” antara lain surat keterangan dokter, salinan resep, atau label/etiket.

Pasal 54

Yang dimaksud dengan ”korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak  sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam
untuk menggunakan Narkotika.

Lanjut Ke Bag III >>>

Read More

APA YANG SEBAIKNYA DILAKUKAN JIKA ANAK ANDA MENYALAHGUNAKAN NARKOBA?

Jangan berpura-pura tidak ada masalah, jangan panik dan tetaplah tenang. Amarah dan sikap emosional tidak akan menolong, melainkan justru akan mengganggu dialog yang pada saat itu sangat penting.

• Hindari menimpahkan seluruh kesalahan pada anak atau menimpahkan kesalahan pada istri/suami. Ini hanya akan memperburuk suasana di dalam keluarga dan tidak menolong mengatasi masalah.

• Bila anda tidak mampu mengendalikan diri, pertimbangkan untuk mencari pihak ketiga untuk memperoleh nasehat atau penyuluhan yang dapat diterima oleh dua pihak.

• Bicaralah dengan mereka secara terbuka, dengarkanlah apa yang mereka utarakan, hormatilah pendapat mereka. Pada waktu anda bertukar pikiran tentang narkoba dengan anak Anda, cobalah mengetahui apa sebabnya ia memakai narkoba dan seberapa sering ia memakai.

• Tingkatkan komunikasi keluarga secara terbuka (timbal balik). Hindari pemberian nasehat dengan cara berkhotbah.

• Ketahuilah apa yang diperbuat anak Anda; siapa saja temannya, ke mana saja ia pergi, dan apa saja yang ia lakukan untuk mengisi waktu luangnya.

• Bersikaplah tegas menjalankan disiplin keluarga yang disepakati bersama.

• Bimbinglah anak Anda untuk memperoleh pemantapan nilai-nilai moral, agama, dan kerohanian lainya.

• Sediakanlah waktu agar dapat bersama dengan mereka walaupun Anda sendiri sedang sibuk. Bantulah anak Anda menemukan kemungkinan lain untuk mencari kegembiraan fisik, rekreasi, emosi dan spiritual.

• Janganlah merasa bersalah ataupun malu, bila anak Anda memakai narkoba. Walaupun kasih sayang orang tua terhadap anak cukup serta orang tua telah memberi teladan yang baik, tetapi masih ada kemungkinan seseorang anak akan menyalahgunakan Narkoba. Tekanan kelompok sebaya sering cukup kuat untuk mengalahkan pengaruh-pengaruh yang baik bagi orang tua.

• Apabila anak Anda sudah ketergantungan Narkoba, Anda perlu rujuk ke tempat pengobatan dan rehabilitasi.

• Bila Anda tahu bahwa temen anak Anda memakai Narkoba dan Anda bermaksud menolongnya, mulailah dengan mengunjungi orang tua anak tersebut pada waktu yang tepat. Pada waktu pertemuan dengan orang tua, hindarkanlah sikap menuduh, mengolok-olok atau menyalahkan. Ingat bahwa pertemuan dengan orang tua mempunyai maksud untuk bekerja sama dan saling bertukar pikiran dan pengalaman.

Sumber Bacaan:

“PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA :
"Apa Yang Bisa Anda Lakukan”,

Pusat Pencegahan Lakhar BNN 2009.

Read More

Matahari

Matahari, Pelacur Yang Sekaligus Menjadi Mata-Mata

Penari

Seorang wanita Belanda di era PD-I menjadi penari orientalis dan spion politik untuk pemerintah Jerman dan Perancis. Gadis Belanda itu bernama Margarethe Gertruide Zelle. Dia lahir di Leeuwarden, Belanda. Ketika dia berusia 19 tahun, tepatnya tahun 1895, dia dinikahi oleh Rudolph Macleod,(39 tahun). Rudolph adalah perwira tinggi militer Belanda yang bertugas di Indonesia.

Pasangan baru nikah ini diboyong ke Indonesia, pertama kali tinggal di Semarang. Margarethe senang dengan rumah di Semarang yang nyaman. Tak berapa lama lagi, suaminya harus berpindah tugas ke Malang, di daerah Tumpang. Di situ Margarethe suka bermain ke candi Jago, candi Kidal, candi Singosari. Dia mengagumi tarian Serimpi yang ditarikan di candi-candi tersebut. Kemudian suaminya dipindah tugaskan ke Sumatra.

Margarethe tidak kerasan tinggal di Sumatra. Dia rindu dengan suasana di Jawa. Apalagi anak laki-lakinya Norman meninggal di Sumatra. Tahun 1902 pasangan ini kembali ke Belanda. Dan berakhir dengan perpisahan. Rudolph tinggal dengan anak perempuannya. Masih tahun yang sama Margarethe pergi ke Paris, dengan tujuan akan belajar balet yang kemudian timbul niat Margarethe untuk menjadi penari orientalis di sebuah klab malam. Dia mencoba menari sebisanya bergaya tarian Jawa. Apalagi dia dulu sering melihat tari Serimpi di candi Jago, Malang. Pakaianpun dia variasi sendiri. Bahkan Margarethe sebenarnya tidak tahu banyak kesenian Jawa, apalagi agama nenek moyang orang Jawa. Dia nekat saja menari dan berpakaian khas ketimuran.

Tarian dia membuat gebrakan baru. Bukan saja dia pandai menari orientalis di mata orang Paris, namun dia juga menari dengan eksotik dan telanjang. Dalam waktu singkat namanya sudah cepat melambung. Banyak kaum elit Paris dan Eropa lainnya terkesima dengan penampilannya. Ketika banyak media menyorotnya. Dia mengaku kalau lahir di kota Jaffnapatam, pantai Malabar, India. Sedang ayahnya seorang Brahmana dan ibunya seorang penari di candi. Kebohongannya membuat publik makin yakin. Apalagi setelah nama yang sebenarnya sebagai istri Rudolph Mcleod itu diganti dengan nama MATA HARI.

Nama itu kedengarannya sangat asing di telinga orang barat. Khas ketimurannya menonjol. Mata Hari memang cocok dianggap orang timur. Bukan saja rambutnya yang hitam kelam dan kulitnya yang kecoklatan. Tapi bibir dan matanya tampak bukan seperti orang barat. Tariannya sungguh liar dan mengundang decak kagum banyak penonton.

Seorang yang dibuat tergila-gila pertama kali adalah Emile Guimet. Dia pengusaha industri sabun cuci dari kota Lyon, Perancis. Sejak tahun 1885, Guimet telah mendirikan museum yang mengkoleksi barang-barang seni orientalis dan dia juga mempersilakan museumnya untuk pentas dan mengenalkan pada kalangan elit Paris. Honor yang didapat Mata Hari saat itu berupa emas seharga 1000 Franc. Pada tahun 1905 Mata Hari telah melakukan pertunjukan sebanyak 35 kali. Penonton yang terbanyak di Olympia-Theater, dia mendapat bayaran sejumlah 10.000 Francs. Di samping dia pentas di pertunjukan umum, juga melayani pentas privat. Mata Hari bercita-cita punya pacar orang kaya. Dan kini cita-citanya telah tercapai. Tak hanya orang kaya dan bangsawan yang menjadi pacarnya, tapi termasuk para perwira tinggi. Dia hidup dengan kemewahan.

Kemudian Mata Hari berganti pacar lagi, kali ini dengan seorang pengacarabernama Edouard Clunet. Dia meminta saran Clunet untuk menghubungkan dengan sebuah agen yang profesional untuk mengurus pementasannya. Clunet lalu menghubungkan dengan agen teater terkenal bernama Gabriel Astruc. Pada Januari 1906, pertama kali Mata Hari pentas di luar Perancis yaitu di Madrid. Pada Pebruari 1906 penari yang juga menyandang nama Margarethe itu pergi ke Berlin.

Dia tak butuh waktu lama untuk memperkenalkan kebolehannya ke publik. Apalagi ada dukungan dari seorang bangsawan setempat. Kemudian dia pergi lagi ke Wina, karena dia mendapatkan surat dari Astruc untuk pentas di ibu kota kekaisaran Austria-Hongaria. Publik di Wina luar biasa. Media terkecoh dengan pemberitaan asal mula Margarethe. Beberapa media menulis bervariasi, dia berasal dari Belanda, Jawa, Bali dan India. Postur tubuhnya juga diekpos, besar dan langsing. Kemolekannya seperti seekor binatang liar.

Seorang perempuan cantik yang mirip dewi aneh, berkulit gelap mirip gelapnya malam. Sebuah media mewartakan, kalau Margarethe berusia 30 tahun, tapi wajahnya seperti gadis muda. Bahkan di bulan Desember di Belanda terbit sebuah buku berjudul:"The Life of Mata Hari, the Biography of my Daughter". Buku itu ditulis oleh Adam Zelle, ayah Margarethe. Margarethe tidak yakin, kalau itu tulisan ayahnya sendiri. Dia percaya, kalau ada dua penulis mendatangi ayahnya, karena kepopulerannya.

Spion (Double Eye Spy)

Sudah berbulan-bulan telah beredar desas-desus ketegangan internasional di seluruh Eropa. Perang akan terancam meletus. Pada awal Agustus 1914 diumumkan perang telah meletus. Orang-orang di jalan marah dan beringas. Pertokoan di sepanjang jalan di Paris yang berlabel Jerman atau Austria dibakar. Tak ada lagi "Brasserie Viennoise" dan "Café Klein". Polisipun kewalahan antara memihak bangsanya atau manusia pada umumnya. Di Berlin reaksinya tak beda dengan di Paris. Bangsa Jerman dan Perancis bersitegang dan dipertanyakan, kenapa Margarethe mondar-mandir di Berlin? Hanya seorang penari, namun banyak punya kenalan luas dan orang-orang penting. Akhir bulan Juli 1914 Margarethe menjalin hubungan dengan seorang komandan polisi bernama Griebel. Margarethe sebagai gundiknya ikut melihat demonstrasi di luar istana kaisar. 

Semboyan "Deutschland über Alles" mengumandang keras. Dalam beberapa hari saja, Margarethe kena sasaran aksi anti orang asing. Suasana yang mencekam itu juga mengkhawatirkan keselamatan Margarethe. Kini dia sudah berusia 38 tahun. Dia punya akal ke Paris lewat Zürich, Switzerland. Namun pada 7 Agustus dia sudah berada di Berlin lagi. Bukan saja dia tanpa kawan di Berlin, tapi juga tanpa pakaian. Dia beruntung ada orang Belanda tua yang baik hati dan membelikan tiket kereta api untuk keluar dari Berlin menuju Belanda. Pada 14 Agustus dia meninggalkan Berlin dan berhenti di Frankfurt meminta dokumen perjalanan konsul Belanda. 

Tanggal 16 Agustus dia tiba di Amsterdam. Pada 14 Desember 1914 untuk pertama kalinya Margarethe manggung di publik Belanda. Gedung teater di Den Haag penuh sesak pengunjung. Semua orang ingin melihat penampilan Mata Hari yang sudah tersohor itu. Tak begitu lama Margarethe menemukan pasangan barunya, Baron Edouard van der Capellen. Baron Edouard tak hanya kaya, tapi juga pimpinan kavaleri. Dia berusia 52 tahun. Dalam tempo sebulan dari perjumpaannya Margarethe dibuatkan sebuah rumah mungil nan indah oleh Baron di Den Haag. Baron menganggap Margarethe bagaikan prostitusi.

Pada 13 Maret 1915 Margarethe membaca koran Belanda yang memuat fotonya dengan judul "Madame Mata Hari". Dia sedih meratapi masa jayanya yang sudah lewat, sementara di rumah pemberian Baron seperti terkekang. Pada Agustus 1915 Margarethe berulang tahun yang ke 39 tahun. Kehidupan sehari-hari Margarethe terasa sepi, karena Baron sering bertugas berbulan-bulan tak pulang. Margarethe mencoba kabur dan akan kembali ke Paris lagi. Jalan yang dia tempuh harus berkeliling dari Amsterdam menuju pelabuhan Inggris, selat Biskaya ke Vigo,Spanyol utara. kedatangan Margarethe di Paris Desember 1915 menjadi sorotan agen Prancis. Margarethe mengenakan pakaian mahal dan berlagak sombong. Apalagi dia merasa pernah menjadi bintang di Paris.

Pada suatu kesempatan Margarethe mengungkapkan:

Suatu malam bulan Mei 1916 di Den Haag aku didatangi seseorang yang bernama Karl Kramer. Kramer memberitahu tentang hubungannya dengan Perancis. Dan dia tanya aku, apakah kiranya aku bisa sedikit berbuat yang bisa membuat senang bangsa Jerman? Margarethe menirukan tawaran Kramer: "Kalau kamu bisa bantu, aku gembira dan aku sediakan bayaran sebanyak 20.000 Franc."

Mendengar tawaran uang, Margarethe terpikat. Namun dia butuh beberapahari untuk mempertimbangkan. Bagi Margarethe tidaklah teramat sulit, karena dia sudah terbiasa berbuat naif dan menjalani liku-liku dengan berbagai kalangan elit. Margarethe mengajukan usulan, seandainya dirinya bisa berbuat lebih, bisakah ditambah bayarannya? Dan Kramer menyetujui. Akhirnya dia menulis surat jawaban ke Kramer, kalau dirinya sanggup menerima tawaran. Betapa senang Kramer, dia cepat-cepat mendatangi rumah Margarethe sambil membawa uang kontan 20.000 Franc. Kramer juga membawa peralatan tulis rahasia berupa tiga botol tinta. Dua botol diantaranya berupa tinta tanpa warna.

Sedang sebuah botol berisi tinta berwarna biru kehijauan. Cairan di botol pertama berfungsi untukmelembabkan kertas. Cairan botol kedua untuk menulis berita dan cairan di botol ketiga untuk menghapus. Margarethe tampak heran dengan peralatan rahasia itu. Tapi dia mempercayai Kramer. Tak hanya di situ persiapan sebagai agen ata-mata. Namun ada sandi khusus yang harus dipakai Margarethe yaitu sandi nomor: H21. Sandi nomor itu harus ditulis sebagai tanda tangan. Dan semua beritaharus dikirim ke alamat Hotel de l`Europe di Amsterdam.

Lalu Margarethe dikirim ke Paris, untuk mengirim berita-berita yang penting.

Tapi Margarethe tak tahu apa-apa tentang tugas yang akan dilakukan. Memang antara dunia spionase dan seks sangat erat. Orang-orang yang penting posisinya dan intelek sekalipun tetap akan bertekuk lutut di atas ranjang. Di Paris petualangan cinta Margarethe dimulai lagi. Kali ini dengan seorang perwira muda Rusia bernama Vadime de Masloff. Pada suatu malam ulang tahun Margarethe yang ke 40 itu, pemuda Vadime bercinta di kamar Grand Hotel. Vadime usianya 20 tahun lebih muda dari Margarethe.

Bahkan Margarethe berujar, selama hidupnya dia hanya bercinta dengan para perwira. Suatu hari sebuah musibah menimpa pada Vadime. Sebuah granat meledak dan melukai wajah serta leher Vadime dan terkena asap gas beracun. Dia harus dirawat di rumah sakit tentara. Margarethe cemas dan bermaksud ingin mengunjungi Vadime di rumah sakit. Namun diperlukan surat khusus dari sebuah kantor kementerian perang di Boulevard St.Germain. Tak tahunya di kantor itu juga dipakai sebagai kantor agen spion Perancis. Di sebuah tangga gedung itu, secara kebetulan Margarethe berpapasan dengan kapten George Ladoux.

Hubungan antara Margarethe dan Ladoux makin dekat. Makin diketahui, kalau Ladoux sebenarnya ketua spion Perancis. Margarethe ditawari, untuk bekerjasebagai spion untuk Perancis. Ladoux menanyakan berapa gaji yang diminta? Bayangan Margarethe melambung tinggi, utamanya mencita-citakan hidup di masa depan dengan pacar terbarunya Vadime. "Satu Juta Franc", jawab Margarethe. Ladoux mempertimbangkannya, karena gaji sejumlah itu sama dengan gaji untuk 12 spion paling handal. Namun Ladoux mencurigai, kalau Margarethe sebenarnya adalah spion untuk Jerman. Mendengar permintaan gaji yang kurang ditanggapi Ladoux, maka Margarethe mencoba meyakinkan lagi. Kalau dirinya juga kenal orang penting di Jerman bernama Kramer. Telinga Ladoux hampir pecah mendengar nama Kramer. Karena memang dia orang penting Jerman. Dari sini Ladoux makin yakin, kalau Margarethe benar-benar spion Jerman. Dan Margarethe mencoba akan menjadi double agen. Ladoux tidak mau mengambil resiko lebih jauh. Dia tak menyanggupi membayar satu juta Franc.

Pada 13 Pebruari Albert Priole, komandan polisi mengetuk pintu kamar hotel, tempat Margarethe menginap. Polisi itu membawa surat perintah penahanan dantertulis: "Madame Zelle, Margarethe dengan nama Mata Hari, beragama kristen protestan, lahir di Belanda 7 Agustus 1876, tinggi 1,75, bisa baca tulis telah dinyatakan terdakwa sebagai spion yang menyebarkan berita ke musuh."

Margarethe resmi menjadi tahanan di Palais de Justice. dibawah pengawasan kapten Pierre Bouchardon. Kapten Bouchardon terus mempelajari dokumen yang dikirim dari kantor Ladoux. Margarethe dikeluarkan dari sel untuk dilakukan pemeriksaan. Kesibukan pemeriksaan makin ditingkatkan, kasus per kasus yang telah terlewati dipertanyakan langsung pada Margarethe. Hasil pemeriksaan, sangat diragukan loyalitas Margarethe sebagai spion Perancis. Dia dituduh berbohong dan jelas terbukti sebagai spion Jerman. Margarethe mengelak dan justru mengaku bekerja untuk Ladoux. Buktinya dia sudah mengirim berita penting dari Madrid. Dalam pemeriksaan Ladoux tidak ada di tempat. Margarethe meminta menghadirkan Ladoux. Pada 10 April pihak kepolisian menyerahkan bukti pemeriksaan pada zat-zat kimia yang dipakai Margarethe. Sebuah botol tinta bertuliskan: Beracun, ternyata sebuah tinta tanpa warna itu dari bahan kwalitas terbaik. Ketika temuan polisi itu diutarakan Margarethe oleh Bouchardon. Margarethe mengelak, dia mengaku memesan di Spanyol.

Pada 25 Juli 1917 sebuah sidang tertutup digelar dengan penjagaan ekstraketat. Beberapa saksi dan pejabat militer perang hadir. Oleh hakim pengadilan perang, Margarethe disodorkan delapan pertanyaan. Dan Margarethe dinyatakan terbukti bersalah sebagai spion Jerman. Untuk itu pengadilan perang Perancis menjatuhkan hukuman mati pada Margarethe. Pelaksanaan hukuman mati pada Senin, 15 Oktober 1917 di Bois de Vincennes, bagian timur kota Paris. 12 resimen artileri siap dengan senapan di sebuah pagi yang dingin dan berkabut. Sedang usia semua tentara tersebut masih muda, sekitar 20 tahun. Sehari setelah pelaksanaan eksekusi, tepatnya pada Selasa, 16 Oktober 1917, berbagai media internasional memberitakan. "The Time" memberitakan penari Mata Hari telah dihukum tembak. "Daily Express", juga melangsir berita dengan judul "Spion cantik Mata Hari dihukum mati". "New York Times" menulis, penari danpetualang Mata Hari dijatuhi hukuman mati. Dia diambil dari penjara St.Lazare dan dibawa ke Vincennes untuk dihadapkan regu tembak. "Le Figoro" mengabarkan, spion Mata Hari dihukum mati dan mayatnya dikubur di kuburan Vincennes. Dua tahun kemudian Jeanne-Louise, anak perempuan Mata Hari yang sedang menginjak usia 21 tahun meninggal dunia akibat pendarahan di otak.

Sumber

Read More

Pengguna Narkoba di Indonesia Capai 5 Juta Orang

Ilustrasi                                                      SHUTTERSTOCK

Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat (Kelima) DKI Jakarta mengemukakan, jumlah pengguna narkotika dan obat terlarang di Indonesia pada 2012 ini sekitar 5 juta orang.

"Jumlah pengguna narkotika dan obat-obat terlarang akan semakin bertambah bila kita tidak melakukan upaya pencegahan sejak dini. Hingga 2012 ini tercatat jumlah pengguna narkotika dan obat terlarang mencapai 5 juta orang," kata Kepala Bidang Medis Kelima, Bambang Eka Purnama Alam, dalam sosialisasi Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/4/12).

Bambang menjelaskan, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan masyarakat menyebabkan maraknya peredaran narkotika di Indonesia.

Selama ini banyak masyarakat atau korban narkoba belum memahami betul peredaran narkoba, dampak dan pengaruhnya. Masyarakat juga tidak mengetahui apa perbedaan, pemakai, pencandu, pengendar dan pemasok narkoba.

"Banyak masyarakat yang terjerat dengan barang haram tersebut hingga ada yang awalnya menjadi pemakai, pengedar, sampai menjadi pemasok," katanya.

Mereka yang menjadi korban penggunaan narkoba tersebut akhirnya harus menjalani rehabilitasi. Sementara mereka yang menjadi pengedar dan penjual akan berhadapan dengan hukum yang tidak berkompromi untuk kejahatan internasional tersebut.

Bambang menyebutkan, pihaknya menyelenggarakan sosialisasi tersebut bertujuan untuk melatih para kader muda dari wilayah Jakarta dalam penguatan jejaringan bagi pemulihan adiksi yakni orang dengan kecanduan narkoba.

"Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan advoksasi pidana narkotika," katanya.

Sosialisasi itu diikuti sekitar 100 orang peserta. Mereka terdiri dari remaja, baik mantan pencandu maupun pengedar, yang telah dibina oleh Yayasan Kelima.

Menurut Bambang, dengan sosialisasi tersebut diharapkan ke depan masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berperan dalam membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Sumber Kompas

Read More